PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung
Maslahat Tradisi & Inovasi

Anggaran Rumah Tangga NU

Anggaran Rumah Tangga yang tertulis berikut ini berdasarkan Hasil Muktamar XXXII di Makassar Sulawesi Selatan yang berlangsung pada tanggal 22 Maret s.d 28 Maret 2010

ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA

Bismillaahirrahmaanirrahiim

BAB I

KEANGGOTAN

Pasal 1

 Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

  1. Anggota biasa adalah setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam,  baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
  2. Anggota luar biasa, adalah setiap orang yang beragama Islam, menganut faham Ahlusunnah wal Jama’ah dan menurut salah satu Madzhab Empat, sudah aqil baligh, menyetujui aqidah, asas, tujuan dan usaha-usaha  Nahdlatul Ulama, namun yang bersangkutan berdomisili secara tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa ataupun  luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar.

 

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

 Pasal 2

(1) Anggota biasa  diterima melalui Pengurus Ranting atas rekomendasi Pengurus Anak Ranting setempat.

(2) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa.

(3) Apabila tidak ada Pengurus Ranting di tempat tinggalnya maka pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat.

(4)  Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 3

(1) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang  Nahdlatul Ulama setempat.

(2) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa.

(3) Apabila tidak ada  Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggalnya maka penerimaan dan pengesahan dilakukan Pengurus Cabang Istimewa terdekat.

Pasal 4

(1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar.

(2) Pengurus Besar menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

(3) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada yang  bersangkutan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan.

Pasal 5

 (1) Anggota biasa maupun anggota luar biasa berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).

(2) Anggota kehormatan berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama Khusus.

(3) Ketentuan tentang prosedur penerimaan anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 6

(1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena

  1. Permintaan sendiri
  2. Diberhentikan

(2) Seseorang berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena permintaan sendiri yang diajukan kepada Pengurus Ranting secara tertulis dengan tembusan kepada Pengurus Anak Ranting.

(3) Seseorang diberhentikan dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama.

(4) Ketentuan mengenai prosedur pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

 Pasal 7

Anggota Nahdlatul Ulama berkewajiban:

  1. Setia, taat, dan menjaga nama baik Organisasi.
  2. Bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah Organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.
  3. Membayar I’anah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama.
  4. Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah, dan Ukhuwah Insaniyah serta persatuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 Pasal 8

(1) Anggota biasa berhak:

  1. Menghadiri Musyawarah Anggota, mengemukakan pendapat dan memberikan suara,
  2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi pada tingkatannya.
  4. Memberikan usulan dan masukan sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Membela diri dan mendapatkan pembelaan, perlindungan dan pelayanan Organisasi.

(2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana  hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota Biasa dan Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi sosial keagamaan lain yang mempunyai aqidah, asas dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama.

 BAB IV

TINGKATAN KEPENGURUSAN

 Pasal 9

Tingkatan kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

  1. Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara
  2. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat propinsi dan berkedudukan di wilayahnya
  3. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayahnya
  4. Pengurus Cabang Istimewa (PCI) untuk Luar Negri dan berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan
  5. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya
  6. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat kelurahan/desa.
  7. Pengurus Anak Ranting (PAR) untuk kelompok dan atau suatu komunitas

 Pasal  10

(1) Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama diusulkan oleh Pengurus  Cabang Nahdatul Ulama kepada Pengurus Besar Nahdatul Ulama

(2) Pembentukan Wilayah diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziah

(3) Pengurus Besar Nahdatul Ulama memberikan Surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus wilayah Nahdatul Ulama

(4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 2 (dua) tahun

(5) Pengurus Wilayah berfungsi sebagai Koordinator cabang-cabang di daerahnya  dan sebagai pelaksana Pengurus Besar untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Pembentukan Cabang Nahdatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang melalui Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdatul Ulama.

(2) Pembentukan Cabang Nahdatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziah

(3) Pengurus Besar Nahdatul Ulama memberikan Surat  keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Nahdatul Ulama.

(4) Pengurus Besar Nahdatul Ulama mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu)  tahun.

(5) Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) diatas disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah atau sulitnya komunikasi dan atau faktor kesejarahan, pembentukan cabang diatur oleh kebijakan Pengurus Besar Nahdatul Ulama.

Pasal 12

(1) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdatul Ulama dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang anggota.

(2) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziah

(3) Pengurus Besar Nahdatul Ulama memberikan Surat  Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Istimewa Nahdatul Ulama.

(4) Pengurus Besar Nahdatul Ulama mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu)  tahun.

Pasal 13

(1) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ranting melalui Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Wilayah.

(2) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Wilayah mengeluarkan Surat Keputusan setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 14

(1) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh pengurus Anak Ranting melalui Majelis Wakil Cabang  kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

(2) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh  Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama  melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Cabang mengeluarkan surat keputusan setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 15

(1) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama dapat dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.

(2) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh anggota melalui Ranting, kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

(3) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama melalui rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(4) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

(5) Pengurus Majelis Wakil Cabang mengeluarkan surat keputusan setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan Kepengurusan Organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

PERANGKAT ORGANISASI

 Pasal 17

Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

  1. Lembaga
  2. Lajnah
  3. Badan Otonom.

 Pasal 18

(1) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama  berkaitan dengan kelompok masyarakat  tertentu dan beranggotakan perorangan.

(2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggungjawab kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.

(3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) masa jabatan.

(4) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan malalui rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing kepengurusan Nahdlatul Ulama.

(5) Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah, Cabang dan Cabang Istimewa, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.

(6) Lembaga sebagaimana dimaksud pada pasal 17 butir (a) dan ayat 1 pasal 18 antara lain adalah :

  1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bibang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal-Jamaah.
  2. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
  3. Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah disingkat RMI, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan bidang keagamaan.
  4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
  5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LP2NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan peranian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan.
  6. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan  kependudukan.
  7. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat Lakpesdam, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
  8. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBH NU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi dan kajian kebijakan hukum.
  9. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya.
  10. Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama disingkat LAZNU bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya.
  11. Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda waqaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
  12. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah maudlu’iyah (tematik) dan waqi’iyah (aktual) yang akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  13. Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
  14. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.

Pasal 19

(1) Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus.

(2) Pembentukan dan penghapusan Lajnah ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.

(3) Lajnah sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 butir (b) dan ayat 1 pasal ini, antara lain adalah:

  1. Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah  ru’yah, hisab dan pengembangan ilmu Falak.
  2. Lajnah Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal-Jamaah.
  3. Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Lajnah diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 20

(1) Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi  melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama  yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu yang beranggotakan perorangan.

(2) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar.

(3) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan aqidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama.

(4) Badan Otonom harus memberikan laporan pengembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.

(5) Badan Otonom dikelompokan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.

(6) Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:

  1. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
  2. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
  3. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk  anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 40 (empat puluh) tahun.
  4. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.
  5. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.

(7) Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:

  1. Jam’iyyah Ahli Thariq Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal thareqat yang mu’tabar.
  2. Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah.
  3. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
  4. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.
  5. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.
  6. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz.

(8) Ketentuan lebih lanjut berkait dengan Badan Otonom diatur dalam Peraturan Organisasi.

 Pasal 21

Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom pada tingkatan masing-masing.

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS BESAR

 Pasal 22

(1) Mustasyar Pengurus Besar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus  Harian Syuriyah terdiri dari Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, beberapa Rais, Katib ‘Aam dan beberapa  Katib.

(3) Pengurus  Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus  Harian Syuriyah dan  A’wan.

 Pasal 23

(1) Pengurus  Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,  Sekretaris Jenderal, beberapa  Sekretaris,  Bendahara Umum dan beberapa  Bendahara.

(2) Pengurus  Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus  Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga dan Ketua Lajnah pusat.

 Pasal 24

Pengurus  Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus  Lengkap Syuriyah, Pengurus  Lengkap Tanfidziyah, dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat.

 BAB VII

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH

 Pasal 25

(1) Mustasyar Pengurus Wilayah terdiri dari beberapa  orang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus Wilayah Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.

(3) Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah terdiri dari pengurus Wilayah Harian Syuriyah dan A’wan.

 Pasal 26

(1) Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.

(2) Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah terdiri atas pengurus wilayah harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga dan Lajnah tingkat Wilayah.

 Pasal 27

Pengurus Wilayah Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus  Lengkap Syuriyah, Pengurus  Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat Wilayah.

 BAB VIII

SUSUNAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS CABANG ISTIMEWA

 Pasal 28

(1) Mustasyar Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus  Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.

(3) Pengurus  Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus  Harian Syuriyah dan A’wan.

 Pasal 29

(1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

(2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga dan Lajnah tingkat Cabang.

 Pasal 30

Pengurus  Pleno terdiri dari Mustasyar,  Pengurus  Lengkap Syuriyah, Pengurus  Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat Cabang.

 BAB IX

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG

 Pasal 31

(1) Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus  Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.

(3) Pengurus  Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus  Harian Syuriyah dan A’wan.

 Pasal 32

(1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

(2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga dan Lajnah  tingkatan Majelis Wakil Cabang.

 Pasal 33

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus  Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah sdan Ketua Badan Otonom tingkat Majelis Wakil Cabang.

 BAB X

SUSUNAN PENGURUS RANTING

 Pasal 34

(1) Pengurus  Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.

(2) Pengurus  Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus  Harian Syuriyah dan A’wan.

 Pasal 35

(1) Pengurus  Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

(2) Pengurus  Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus  Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga  Tingkat Ranting.

 Pasal 36

Pengurus  Pleno terdiri dari Pengurus Syuriyah dan Pengurus Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom Tingkat Ranting.

 BAB XI

SUSUNAN PENGURUS ANAK RANTING

Pasal 37

(1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.

(2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan

Pasal 38

(1) Pengurus  Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

(2) Pengurus  Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus  Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga.

 BAB XII

SUSUNAN PENGURUS BADAN OTONOM

Pasal 39

(1) Pengurus Badan Otonom terdiri dari Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Umum, beberapa Sekretaris, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.

(2) Kelengkapan susunan Pengurus Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom.

BAB XIII

SYARAT MENGJADI PENGURUS

 Pasal 40

(1) Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting Nahdlatul Ulama  seseorang sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama.

(2) Untuk menjadi Pengurus  Ranting atau Majelis Wakil Cabang, seorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya.

(3) Untuk menjadi Pengurus Cabang, seorang calon harus sudah  aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya  sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

(4) Untuk menjadi Pengurus Wilayah, seorang calon harus sudah  aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

(5) Untuk menjadi Pengurus Besar seorang calon harus sudah  aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun.

BAB XIV

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

 Pasal 41

(1) Pemilihan dan Penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais Aam  dipilih secara langsung oleh muktamarin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar setelah yang bersangkutan menyampaikan kesediaannya.
  2. Wakil Rais Aam ditunjuk oleh Rais Aam terpilih dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang.
  3. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan musyawarah dalam Muktamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan ataupun tertulis dengan mendapatkan persetujuan dari Rais Aam terpilih.
  4. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang.

(2) Rais Aam terpilih, Wakil Rais Aam,  Ketua Umum terpilih, dan Wakil Ketua Umum bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan  Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Muktamar.

(3) Pengisian A’wan, Ketua Lembaga dan Ketua Lajnah ditetapkan oleh Pengurus  Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

 (4) Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dapat membentuk tim tertentu untuk menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga dan Lajnah.

Pasal 42

(1) Pemilihan dan Penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais  dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam  Konferensi Wilayah setelah yang bersangkutan menyampaikan kesediaannya.
  2. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Wilayah dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya dan mendapat persetujuan dari Rais  terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih, bertugas melangkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta konferensi wilayah;

(3) Pengurus Wilayah Harian Nahdlatul Ulama bertugas membentuk Lembaga dan Lajnah melalui rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 43

(1) Pemilihan dan Penetapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam  Konferensi Cabang setelah yang bersangkutan menyampaikan kesediaannya.
  2. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Cabang dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya dan  mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah  dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Cabang.

(3) Pengurus Cabang Harian Nahdlatul Ulama bertugas membentuk Lembaga dan Lajnah melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

 Pasal 44

(1) Pemilihan dan Penetapan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam  Konferensi Cabang Istimewa setelah yang bersangkutan menyampaikan kesediaannya.
  2. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Cabang Istimewa dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya dan  mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah  dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Cabang Istimewa.

(3) Pengurus Cabang Istimewa Harian Nahdlatul Ulama bertugas membentuk Lembaga dan Lajnah melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 45

(1) Pemilihan dan Penetapan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam  Konferensi Majelis Wakil Cabang setelah yang bersangkutan menyampaikan kesediaannya.
  2. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya dan  mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah  dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Majelis Wakil Cabang.

(3) Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Nahdlatul Ulama bertugas membentuk Lembaga dan Lajnah melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 46

(1) Pemilihan dan Penetapan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam  Konferensi Ranting setelah yang bersangkutan menyampaikan kesediaannya.
  2. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Ranting dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya dan  mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah  dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Ranting.

(3) Pengurus Ranting Harian Nahdlatul Ulama bertugas membentuk Lembaga dan Lajnah melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 47

(1) Pemilihan dan Penetapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

  1. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam  Musyawarah Anggota  setelah yang bersangkutan menyampaikan kesediaannya.
  2. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Anggota dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya dan  mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih, bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3) Pengurus Anak RAnting Harian Nahdlatul Ulama bertugas membentuk Lembaga dan Lajnah melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

BAB XV

PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

 Pasal 48

(1) Apabila  Rais ‘Aam berhalangan tetap, maka Wakil Rais Aam menjadi pejabat Rais Aam.

(2) Apabila  Wakil Rais Aam berhalangan tetap, maka Rais Aam atau pejabat Rais Aam menunjuk salah seorang  Rais untuk menjadi Wakil Rais Aam dengan mempertmbangkan aspirasi yang berkembang dalam Rapat Lengkap Pengurus Besar Syuriyah.

(3) Apabila Rais Aam dan Wakil Rais Aam berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Rais Aam dan Pejabat Wakil Rais Aam.

(4) Apabila Mustasyar, Rais Syuriyah, Katib Aam, Katib dan A’wan berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan disyahkan dengan surat Keputusan Pengurus Besar.

Pasal 49

(1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjadi pejabat  Ketua Umum.

(2) Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum atau pejabat Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil Ketua Umum dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam rapat Harian Pengurus Besar Tanfidziyah.

(3) Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan pejabat Ketua Umum dan Pejabat Wakil Ketua Umum.

(4) Apabila Ketua Tanfidziyah, Sekretaris Jendral, Sekretaris, Bendahara Umum, Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.

(5) Apabila Ketua Lembaga atau Ketua Lajnah berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Lajnah yang bersangkutan, ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dan disyahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.

(6) Apabila anggota Pengurus Lembaga atau Lajnah berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Lajnah yang bersangkutan dan disyahkan Pengurus Besar.

Pasal 50

Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Ranting dan Pengurus Anak Ranting berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 48 dan 49 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XVI

RANGKAP JABATAN

Pasal 51

(1) Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:

  1. Jabatan pengurus harian pada semua tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama; dan atau
  2. Jabatan pengurus Harian Lembaga dan Lajnah dan Badan Otonom; dan atau
  3. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik; dan atau
  4. Jabatan pengurus harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik; dan atau
  5. Jabatan pengurus harian Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.

(2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga dan Lajnah Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga atau Lajnah lainnya pada semua tingkat kepengurusan.

(3) Jabatan Ketua Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:

  1. Jabatan pengurus Pharian pada semua tingkat kepengurusan Badan Otonom;
  2. Jabatan pengurus Harian Partai Politik; dan atau
  3. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik.

(4) Rais Aam, Wakil Rais Aam, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar, Rais dan Ketua Pengurus Wilayah, serta Rais dan Ketua Pengurus Cabang tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik.

(5) Yang disebut dengan jabatan politik dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kaupaten/Kota.

(6) Apabila Rais Aam, Wakil Rais Aam, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan.

(7) Apabila Rais dan Ketua Pengurus Wilayah dan atau Rais dan Ketua Pengurus Cabang mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rangkap jabatan pencalonan dalam pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVII

PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS

 Pasal 52

(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disusun dan disahkan oleh Rais Aam, Ketua Umum dan dibantu mede Formatur.

(2) Pengurus Wilayah,  Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa disahkan oleh pengesahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Pengajuan pengesahan Pengurus Cabang disampaikan kepada Pengurus Besar dengan rekomendasi Pengurus Wilayah.

(4) Pengajuan pengesahan Pengurus Cabang Istimewa disampaikan kepada Pengurus Besar.

(5) Pengurus Majelis Wakil Cabang disahkan oleh Pengurus Wilayah dengan rekomendasi Pengurus Cabang.

(6) Pengurus Ranting disahkan oleh Pengurus Cabang dengan rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(7) Pengurus Anak Ranting disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan rekomkendasi Pengurus Ranting.

Pasal 53

(1) Pengurus Harian  Lembaga dan Lajnah ditetapkan dalam Rapat Gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah serta disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya.

(2) Pengurus lengkap Lajnah dan Lembaga disusun dan disahkan oleh Pengurus Harian Lajnah dan Lembaga yang bersangkutan.

 Pasal 54

(1) Pengurus Harian Badan Otonom Pusat disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Pengurus Harian Badan Otonom di Tingkat Wilayah dan Cabang disahkan oleh Pengurus Tingkat Pusat Badan Otonom yang bersangkutan.

Pasal 55

(1) Pengurus Besar dapat membekukan Kepengurusan Wilayah, Kepengurusan Cabang, Kepengurusan Cabang Istimewa melalui  Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar.

(2) Pengurus Cabang dapat membekukan Kepengurusan Majelis Wakil Cabang dan Kepengurusan Ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang.

(3) Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat membekukan Kepengurusan Anak Ranting, melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang.

Pasal 56

Ketentuan tentang tatacara pengesahan dan pembekuan kepengurusan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVIII

WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS

 Pasal 57

(1)  Mustasyar mempunyai wewenang menyelenggarakan rapat internal yang dipandang perlu.

 (2) Mustasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan atau nasehat diminta atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada pengurus menurut tingkatannya.

Pasal 58

(1) Kewenangan Rais Aam adalah:

  1. Merumuskan kebijakan umum Organisasi
  2. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi.
  3. Bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelolaan dn penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar pengadilan.
  4. Bersama katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan penting Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  5. Bersama Ketua Umum membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Rais Aam dadalah :

  1. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas diantara Pengurus Besar Syuriyah.
  3. Bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
  4. Memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Rapat Pengurus lengkap Syuriyah.

Pasal 59

(1) Kewenangan Wakil Rais aam adalah:

  1. Menjalankan kewenangan Rais Aam ketika Rais Aam berhalangan.
  2. Bersama Rais Aam memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Wakil Rais ‘Aam adalah :

  1. Membantu tugas-tugas Rais Aam
  2. Mewakili Rais Aam apabila berhalangan.
  3. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Rais Aam.

Pasal 60

(1) Kewenangan Rais adalah :

  1. Menjalankan wewenang Rais Aam dan atau Wakil Rais Aam ketika berhalangan.
  2. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing.

(2) Tugas Rais  adalah :

  1. Membantu tugas-tugas Rais Aam dan atau Wakil Rais Aam.
  2. Mewakili Rais Aam dan atau Wakil Rais Aam apabila berhalangan.
  3. Melaksanakan bidang khusus masing-masing.

Pasal 61

(1) Kewenangan Katib Aam adalah :

  1. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Pengurus Besar Syuriyah.
  2. Bersama Rais Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Besar.

(2) Tugas katib Aam adalah:

  1. Membantu Rais Aam, Wakil Rais Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.
  2. Merumuskan dan mengatur manajemen administrasi Pengurus Besar Syuriyah.
  3. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Katib.

Pasal 62

(1) Katib mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut :

  1. Melaksanakan kewenangan-kewenangan Katib Aam apabila berhalangan.
  2. Mendampingi Rais-Rais sesuai bidang masing-masing.

(2) Katib mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

  1. Membantu tugas-tugas katib Aam.
  2. Mewakili Katib Aam apabila berhalangan.
  3. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib Aam.

Pasal 63

(1) Kewenangan A’wan memberi masukan kepada Pengurus Besar Syuriyah.

(2) Tugas A’wan membantu pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Besar Syuriyah.

Pasal 64

(1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut:

  1. Mewakil Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi.
  2. Merumuskan kebijakan khusus Organisasi.
  3. Bersama Rais Aam mewakili  pengurus besar Nahdatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan,pengalihan,tukar menukar,penjaminan,penyerahan wewenang penguasaan /pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar pengadilan.
  4. Bersama Rais aam, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan penting Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  5. Bersama Rais Aam membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Pasal 65

(1) Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah :

  1. Menjalankan kewenangan Ketua Umum ketika berhalangan.
  2. Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebnijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah :

  1. Membantu tugas-tugas Ketua Umum
  2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
  3. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Ketua Umum.

Pasal 66

(1) Kewenangan Ketua-Ketua adalah:

  1. Menjalankan wewenang Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan.
  2. Merumuskan dan menjalankan bidang-bidang khusus masing-masing.

(2) Tugas Ketua-Ketua adalah:

  1. Membantu tugas-tugas Ketua Umum
  2. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum berdasarkan pembidangan sebagai berikut:
  1. Bidang Dakwah Keagamaan
  2. Organisasi dan Kaderisasi
  3. Bidang Ekonomi
  4. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
  5. Bidang Kesehatan dan Sosial
  6. Bidang Hubungan Luar Negeri
  7. Bidang Hukum dan Kebijakan Publik
  8. Bidang Lingkungan
  9. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu.

Pasal 67

(1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah :

  1. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Jenderal Pengurus Besar Tanfidziyah.
  2. Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  3. Bersama Rais Aam, Ketua Umum dan Katib Aam menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar.

(2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah :

  1. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
  2. Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan sekretariat.
  3. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Sekretaris.

Pasal 68

(1) Kewenangan Sekretaris adalah :

  1. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.
  2. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing.

(2) Tugas Sekretaris adalah:

  1. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal.
  2. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.
  3. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.

Pasal 69

(1) Kewenangan Bendahara Umum adalah :

  1. Mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar.
  2. Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan Bendahara.
  3. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar yang berkaitan dengan keuangan.

(2) Tugas Bendahara Umum adalah:

  1. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dam menjalankan tugas dan wewenangnya.
  2. Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan aset.
  3. Membuat Standard Operating Procedure (SOP) keuangan.
  4. Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pengurus Besar.
  5. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan auditing keuangan.

Pasal 70

(1) Prinsip-prionsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutadis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.

(2) Ketentuan lebih lanjut berkait dengan wewenang dan tugas Pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIX

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

 Pasal 71

(1) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban:

  1. Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan organisasi.
  2. Menjaga keutuhan organisasi ke dalam maupun ke luar.
  3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.

(2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak:

  1. Menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya.

 BAB XX

PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

Pasal 72

(1) Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

(2) Muktamar membicarakan dan menetapkan :

  1. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  3. Garis-garis besar Program Kerja Nahdlatul Ulama selama 5 (lima) tahun.
  4. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan
  5. Rekomendasi Organisasi;
  6. Memilih Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Muktamar dihadiri oleh :

  1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
  2. Pengurus Wilayah
  3. Pengurus Cabang/Cabang Istimewa

(5) Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Wilayah dan Cabang/Cabang Istimewa yang sah.

Pasal 73

(1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais Aam dan atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelangaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari jumlah Wilayah dan Cabang.

(3) Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Muktamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Muktamar.

Pasal 74

(1) Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.

(2) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.

(3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriyah Wilayah.

(4) Musyawarah tersebut dapat mengundang Alim Ulama, pengasuh Pondok Pesantren dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar pengurus Nahdlatul Ulama sebagai peserta.

(5) Musyawarah Nasional Alim Ulama juga dapat diselenggarakan atas permintaan semurang-kurangnya separuh dari jumlah Wilayah yang sah.

(6) Musyawarah Nasional Alim-Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru.

 (7) Musyawarah Nasional Alimk Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 75

(1) Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.

(2) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Organisasi.

(3) Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Besar  dan Pengurus Wilayah.

(4) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan muktamar dan tidak memilih Pengurus baru.

(5) Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah wilayah.

(6) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan  Pengurus Besar.

BAB XXI

PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH

 Pasal 76

(1) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Wilayah.

(2) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:

  1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  2. Pokok-pokok program kerja Wilayah selama 5 (lima) tahun merujuk kepada Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
  3. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  4. Rekomendasi Organisasi;
  5. Memilih Rais dan Ketua Pengurus Wilayah.

(3) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun;

(4) Konferensi Wilayah dihadiri oleh:

  1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
  2. Pengurus Cabang.

(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi Wilayah dapat dihadiri oleh pengurus Majelis Wakil Cabang.

(6)  Konferensi Wilayah  sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Cabang di daerahnya.

 Pasal 77

(1) Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.

(2) Musyawarah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

(3) Musyawarah Kerja Wilayah dihadiri oleh anggota Pleno, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.

(4) Musyawarah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang.

(5) Musyawarah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Wilayah

(6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 78

(1) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Cabang.

(2) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:

  1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus  Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  2. Pokok-pokok Program kerja  5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama.
  3. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  4. Rekomendasi Organisasi;
  5. Memilih Rais dan Ketua Pengurus Cabang.

(3) Konferensi  Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus  Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Konferensi  Cabang dihadiri oleh:

  1. Pengurus  Cabang Nahdlatul Ulama.
  2. Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi  Cabang dapat dihadiri oleh pengurus Ranting.

(6)  Konferensi  Cabang  sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Majelis Wakil Cabang di daerahnya.

Pasal 79

(1) Musyawarah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.

(2) Musyawarah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

(3) Musyawarah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pleno, Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(4) Musyawarah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Majelis Wakil Cabang.

(5) Musyawarah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan Pengurus Cabang.

(6) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 80

(1) Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Majelis Wakil Cabang.

(2) Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:

  1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  2. Pokok-pokok Program kerja  5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok Program Kerja Wilayah dan Cabang.
  3. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya.
  4. Rekomendasi Organisasi;
  5. Memilih Rais dan Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(3) Konferensi Majelis Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus  Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Konferensi  Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh:

  1. Pengurus  Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
  2. Pengurus Ranting.

(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi Majelis Wakil Cabang dapat dihadiri oleh pengurus Anak Ranting.

(6)  Konferensi  Majelis Wakil Cabang  sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Ranting di daerahnya.

Pasal 81

(1) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(2) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

(3) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno, Pengurus Ranting.

(4) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

Pasal 82

(1) Konferensi Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Ranting.

(2) Konferensi Ranting membicarakan dan menetapkan:

  1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  2. Pokok-pokok Program kerja  5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok Program Kerja Pengurus Cabang  dan Majelis Wakil Cabang.
  3. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
  4. Rekomendasi Organisasi;
  5. Memilih Rais dan Ketua Pengurus Ranting.

(3) Konferensi Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Konferensi  Ranting dihadiri oleh:

  1. Pengurus  Ranting Nahdlatul Ulama.
  2. Pengurus Anak  Ranting.

(5) Konferensi Ranting sah apabila  dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anak Ranting di daerahnya.

Pasal 83

(1) Musyawarah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.

(2) Musyawarah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

(3) Musyawarah Kerja Ranting dihadiri oleh anggota Pengurus Ranting Pleno, dan utusan Pengurus Anak Ranting.

(4) Musyawarah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

(5) Musyawarah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan Pengurus Ranting.

(6)  Musyawarah Kerja  Ranting tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 84

(1) Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Anak Ranting.

(2) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:

  1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  2. Pokok-pokok Program kerja  5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok Program Kerja Pengurus  Majelis Wakil Cabang dan Ranting.
  3. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
  4. Rekomendasi Organisasi;
  5. Memilih Rais dan Ketua Pengurus Anak Ranting.

(3) Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Musyawarah Anggota dihadiri oleh:

  1. Pengurus  Anak Ranting.
  2. Anggota Nahdlatul Ulama.

(5) Musyawarah Anggota sah apabila  dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota di wilayahnya.

Pasal 85

(1) Rapat Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anggota yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting.

(2) Rapat Kerja Anak Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

(3) Rapat  Kerja Anak Ranting dihadiri oleh anggota  Pleno, Pengurus Anak Ranting.

(4) Rapat Kerja Anak Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.

(5) Rapat Kerja Anak Ranting diadakan sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dalam masa jabatan Pengurus Anak Ranting.

(6)  Rapat Kerja  Anak Ranting tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

BAB XXII

PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM

Pasal 86

Permusyawaratan Badan Otonom diatur tersendiri dan dimuat dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom yang bersangkutan.

BAB XXIII

RAPAT-RAPAT

Pasal 87

(1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lajnah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.

(2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.

Pasal 88

(1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.

(2) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 89

(1) Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dengan mengikutsertakan Mustasyar.

(2) Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

(3) Rapat Harian Syuriyah kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 90

(1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(2) Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

(3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 91

Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 92

Ketentuan mengenai rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Organisasi.

BAB XXIV

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

 Pasal 93

Sumber keuangan Nahdlatul Ulama diperoleh dari:

  1. Uang pangkal adalah uang yang dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota.
  2. Uang i’anah syahriyah adalah uang yang dibayar anggota setiap bulan.
  3. Sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh dari anggota Nahdlatul Ulama atau simpatisan.
  4. Usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan atau atas kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 94

(1) Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkat organisasinya berupa dana, harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan standar akutansi yang berlaku umum.

(2) Perolehan, pengalihan dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan publik.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Lembaga, Lajnah, Badan Otonom dan atau badan usaha yang dibentuk untuk melakukan penguasaan atau pengelolaan kekayaan baik bergerak dan atau harta benda tidak bergerak.

(4) Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada Lembaga, Lajnah, Badan Otonom, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan Nahdlatul Ul;ama dan atau perangkat organisasinya.

(5) Kekyaan Nahdlatul Ulama berupa harta benda yang bergerak atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(6) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak yang diperolehnya atau yang dibeli oleh perangkat organisasi Nahdlatul Ulama tanpa persetujuan pengurus perangkat organisasi yang bersangkutan.

(7) Apabila karena satu atau lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama maka seluruh harta bendanya menjadi milik Organisasi/perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 95

(1) Uang pangkal dan uang I’anah Syahriyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi/perkumpulan dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut:

  1. 40% untuk membiayai kegiatan Anak Ranting
  2. 20% untuk membiayai kegiatan Ranting
  3. 15% untuk membiayai kegiatan Majelis Wakil Cabang
  4. 10% untuk membiayai kegiatan Cabang/ Cabang Istimewa
  5. 10% untuk membiayai kegiatan Wilayah
  6. 5% untuk membiayai kegiatan pusat.

(2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan usaha-usaha lain dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.

(3) Kekayaan organisasi/perkmpulan yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.

Pasal 96

Ketentuan mengenai keuangan dan kekayaan organisasi/perkumpulan diatur lebih lanjut dalam peraturan Organisasi.

BAB XXV

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 97

(1) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis diakhir masa khidmahnya yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.

(2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama memuat:

  1. Capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.
  2. Pengembangan kelembagaan Organisasi.
  3. Keuangan Organisasi.
  4. Inventaris dan aset organisasi

Pasal 98

(1) Pengurus Besar menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar dan Rapat Pleno.

(2) Pengurus Wilayah menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:

  1. Pengurus Besar
  2. Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Pleno

(3) Pengurus Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:

  1. Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah
  2. Musyawarah Kerja Cabang dan Rapat Pleno

(4) Pengurus Majelis Wakil Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:

  1. Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang
  2. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang dan Rapat Pleno

(5) Pengurus Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:

  1. Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
  2. Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno

(6) Pengurus Anak Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada Rapat Anggota, Pengurus Ranting dan Majelis Wakil Cabang.

Pasal 99

Pengurus Lajnah, Lembaga dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatan masing-masing.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 100

(1) Ketentuan pasal 20 ayat 6 tentang batasan usia berlaku setelah permusyawaratan tertinggi Badan Otonom terdekat.

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur  dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi, Peraturan  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Muktamar.

Ditetapkan di Makassar, 28 Maret 2010

Ditulis ulang oleh Sekretaris PCNU Kabupaten Bandung

Bandung, Jum’at 08 Rabi’ul Akhir 1433 H./02 Maret 2012 M.

About the author /


1 Komentar

  1. A Epul

    Ass,wr.wb
    muktamar Nu di makasar menghasilkan sedikit perubahan, diantaranya tentang badan Otonom baru, … maaf kalau gak keberatan tolong Banom baru tersebut dilampirkan,… makasih
    wassalam,….

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

55 + = 57